Pemerintah Siapkan Pembiayaan Rp 2 Triliun: Angin Segar Bagi Ekspor Industri Furnitur

Jakarta, 23 Desember 2025 - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan secara resmi menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp 2 triliun untuk memperkuat pembiayaan ekspor industri furnitur dan tekstil. Dana strategis ini akan disalurkan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebagai upaya nyata menjaga keberlanjutan industri padat karya nasional.

Menteri Keuangan, Bapak Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa inisiatif ini diambil untuk menjawab kebutuhan permodalan para pelaku usaha nasional agar mampu bersaing lebih kuat di pasar mancanegara. Skema kredit ini sudah mulai dapat diakses oleh para pengusaha yang memiliki fokus pada pasar luar negeri.

"Mereka bisa datang ke LPEI, bunganya 6 persen. Sekarang kami siapkan Rp 2 triliun untuk perusahaan tekstil maupun furnitur. Itu saya janjikan ke mereka," ungkap Bapak Purbaya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

Langkah ini merupakan respon positif atas aspirasi yang disampaikan oleh dunia usaha. Sebelumnya, dalam pertemuan strategis bersama pemerintah, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menekankan besarnya potensi pasar furnitur dunia yang mencapai US$ 300 miliar. Saat ini, kontribusi Indonesia baru menyentuh angka sekitar US$ 2,5 miliar, sehingga ruang pertumbuhan masih sangat terbuka lebar.

Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Bapak Abdul Sobur, menyambut baik langkah konkret pemerintah tersebut. Beliau menekankan bahwa dukungan pembiayaan sangat krusial untuk mendorong industri tumbuh lebih sehat dan meningkatkan nilai ekspor nasional di tengah tantangan ekonomi global.

Meskipun saat ini volume pembiayaan yang disiapkan baru mencapai Rp 2 triliun—dari total usulan pelaku usaha yang mencapai Rp 16 triliun—dukungan ini menjadi pijakan awal yang sangat penting. Dengan bunga pinjaman yang kompetitif sebesar 6 persen, para pengusaha diharapkan dapat mengoptimalkan operasional pabrik dan melakukan ekspansi pasar internasional sepanjang tahun 2026 mendatang.

Kebijakan ini juga merupakan bagian dari hasil kerja Satuan Tugas Strategi Debottlenecking yang bertujuan mengurai hambatan struktural di sektor manufaktur, khususnya terkait akses permodalan. Selain mendorong ekspor, langkah ini diharapkan mampu membendung laju produk impor di pasar domestik dan memperkuat kedaulatan industri kreatif nasional.

HIMKI optimistis, dengan dukungan pembiayaan yang berkelanjutan dan kolaborasi antarlembaga yang kuat, target ekspor furnitur Indonesia sebesar US$ 6 miliar akan semakin nyata untuk dicapai dalam waktu dekat.