HIMKI Jatim Perkuat Sinergi dengan Kemenperin, Tingkatkan Daya Saing IKM Hadapi Gempuran Produk Asing

SIDOARJO, 13 November 2025 – Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Jawa Timur terus mengupayakan peningkatan daya saing produk dalam negeri di tengah sorotan mengenai gempuran produk mebel dan furnitur asing berharga murah. Upaya strategis ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Perindustrian melalui berbagai program pendampingan.

Ketua HIMKI Jawa Timur, Peter S. Tjioe, menegaskan bahwa potensi industri furnitur di Jawa Timur sangat besar, dengan kontribusi mencapai lebih dari 10 persen terhadap industri nasional. Meskipun dihadapkan pada maraknya produk impor, terutama dari Tiongkok, Peter melihat adanya peluang emas bagi Indonesia untuk menggantikan peran Tiongkok, mengingat banyak pabrikan dunia mulai melakukan shifting ke Asia Tenggara.

"Kita punya kesempatan emas menggantikan produk asal Tiongkok. Banyak pabrikan dunia mulai melakukan shifting ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ini peluang yang harus kita kejar bersama pemerintah," ujar Peter S. Tjioe di kantor sekretariat HIMKI di Sidoarjo, Kamis (13/11/2025).

Peter menilai, perhatian pemerintah pusat sangat penting dalam mendorong gairah industri furnitur di daerah, mengingat sebagian besar pelaku usaha di sektor ini berasal dari kalangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan UMKM. Ia mencontohkan pameran produk furnitur di Universitas Kristen Petra diharapkan dapat menjadi trigger bagi kebangkitan IKM, seraya menambahkan bahwa anggota harus berani merebut pasar sebelum produk asing mendominasi Indonesia.

Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian, Yedi Sabaryadi, menegaskan janji pemerintah untuk memfasilitasi kebutuhan IKM dalam peningkatan kualitas dan daya saing produk. Melalui Ditjen IKMA, Kemenperin memiliki sejumlah program pembinaan yang mencakup restrukturisasi mesin, sertifikasi produk, serta pendampingan pameran dan ekspor.

"Kami siap memfasilitasi dan mendampingi teman-teman IKM agar bisa naik kelas. Mulai dari kelembagaan, proses produksi, sampai ekspor, semua akan kami bantu,” jelas Yedi.

Penyederhanaan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga tengah disiapkan agar lebih ramah bagi pelaku IKM. Pemerintah berupaya menyederhanakan aturan yang selama ini menjadi kendala karena kompleksitas administrasi, dengan tujuan mempercepat proses sertifikasi.

Selain pembinaan teknis, pemerintah mendorong kolaborasi lintas lembaga antara Kemenperin, Kementerian Koperasi dan UKM, serta pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan program. Kemenperin juga meluncurkan program padat karya yang memungkinkan pelaku IKM mendapatkan akses modal usaha antara Rp500 juta hingga Rp10 miliar, dijalankan bersama perbankan pelat merah.

Pemerintah berharap dukungan finansial dan pendampingan teknis ini dapat mempercepat proses naik kelas pelaku IKM dari skala mikro menjadi kecil, menengah, hingga siap bersaing di level ekspor.

Tantangan membanjirnya produk impor murah dari Tiongkok menuntut pelaku IKM lokal untuk terus meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi. Yedi Sabaryadi menegaskan bahwa pasar tidak bisa ditutup, namun kualitas produk lokal harus diperkuat agar mampu bersaing. Sinergi antara HIMKI Jatim dan pemerintah menjadi kunci utama agar pelaku IKM tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang pesat di pasar global.