HIMKI Dorong Transisi Adil dan Inklusif Hadapi Regulasi EUDR Industri Mebel Indonesia

JAKARTA, HIMKI – Pemberlakuan European Union Deforestation Regulation (EUDR) menjadi ujian struktural paling serius bagi keberlanjutan ekspor sektor furnitur dan kerajinan nasional. Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Abdul Sobur, menegaskan bahwa penerapan regulasi EUDR industri mebel Indonesia harus berjalan secara adil, terjangkau, dan inklusif agar tidak menyingkirkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta perajin lokal dari rantai pasok global.
Secara prinsip, HIMKI mendukung penuh upaya global dalam mencegah deforestasi, menjaga kelestarian hutan, serta memastikan perdagangan internasional berjalan selaras dengan perlindungan lingkungan hidup. Namun, di lapangan, tingkat kesiapan pelaku industri nasional dalam menghadapi aturan bebas deforestasi tersebut masih belum merata.
Eksportir berskala besar dan menengah relatif lebih siap karena telah menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK), terbiasa memenuhi standar pembeli internasional, serta memiliki dokumentasi bahan baku yang terstruktur. Sebaliknya, ribuan IKM dan perajin masih bertumpu pada rantai pasok kayu yang panjang dan terfragmentasi—mulai dari petani atau pemilik kebun kayu, pedagang perantara, penggergajian, pemasok komponen, hingga produsen barang jadi.
"Kami mendukung perlindungan hutan, tetapi jangan sampai standar lingkungan yang baik justru menyingkirkan perajin kecil dari perdagangan global. Kesiapan EUDR tidak boleh hanya diukur dari kemampuan perusahaan eksportir besar, tetapi juga dari kemampuan ribuan pemasok kecil untuk tetap menjadi bagian dari rantai nilai ekspor," tegas Abdul Sobur.
Potensi Besar Ekspor Mebel ke Uni Eropa dan Risiko Kehilangan Pesanan
Uni Eropa merupakan salah satu pasar ekspor strategis bagi industri furnitur nasional selain Amerika Serikat dan kawasan Asia. Berdasarkan pengolahan data Eurostat yang dihimpun HIMKI, nilai ekspor furnitur Indonesia ke Uni Eropa pada tahun 2025 tercatat berada di kisaran US$459 juta untuk kelompok produk HS 9401, 9402, dan 9403.
Angka tersebut baru mencakup sekitar 1,7% dari total impor furnitur Uni Eropa yang berasal dari luar kawasan. Hal ini menunjukkan bahwa ruang pertumbuhan ekspor mebel Indonesia ke pasar Eropa masih sangat terbuka lebar, terutama dengan adanya peluang kerja sama perdagangan melalui Indonesia-EU CEPA.
Meski demikian, dampak regulasi EUDR tidak hanya memengaruhi eksportir langsung ke Eropa, tetapi juga produsen komponen yang terintegrasi dalam rantai pasok global. Tanpa kesiapan data yang memadai, pelaku industri berisiko menghadapi penundaan pengiriman, lonjakan biaya verifikasi, hingga pengalihan pesanan (order diversion) ke negara kompetitor yang memiliki sistem ketertelusuran lebih mapan.
"Persoalannya bukan hanya mempertahankan nilai ekspor yang sudah ada, tetapi memastikan Indonesia tidak kehilangan momentum memperbesar pangsa pasar furnitur Eropa di masa mendatang akibat hambatan non-tarif," jelas Abdul Sobur.
Tantangan Ketertelusuran Geolokasi dan Beban Biaya Kepatuhan IKM
HIMKI menyoroti bahwa tantangan utama dalam regulasi EUDR industri mebel Indonesia bukan sekadar membuktikan legalitas kayu, melainkan menyediakan data geolokasi akurat hingga ke titik koordinat lahan tempat kayu dipanen.
Di sentra industri seperti Jepara, misalnya, satu produk furnitur kerap dirakit menggunakan komponen dari berbagai perajin dan pemasok kayu yang berasal dari sumber berbeda. Membebankan kewajiban pemetaan geolokasi dan digitalisasi rantai pasok secara mandiri kepada masing-masing IKM dinilai tidak realistis dan berpotensi menggerus margin keuntungan usaha kecil.
Padahal, Indonesia tidak memulai dari titik nol. Indonesia sudah memiliki modal kelembagaan yang kuat melalui penerapan SVLK dan pengalaman panjang kerja sama FLEGT dengan Uni Eropa. Oleh karena itu, HIMKI menilai biaya transformasi menuju industri berkelanjutan harus dibagi secara proporsional antara pemerintah, pelaku industri, dan mitra perdagangan.
HIMKI Dorong Transisi Adil Regulasi EUDR Industri Mebel: Lima Langkah Strategis dan Usulan Percepatan
Untuk mengurai lima persoalan mendasar—mulai dari keterbatasan pemahaman teknis IKM, kompleksitas rantai pasok, belum terintegrasinya data geospasial, keterbatasan pembiayaan, hingga kepastian pengakuan sistem oleh otoritas Eropa—HIMKI mengusulkan lima program percepatan nasional kepada pemerintah:
Integrasi SVLK dengan Data Geospasial: Memanfaatkan infrastruktur SVLK yang sudah ada dan memperkuatnya dengan sistem ketertelusuran serta koordinat geospasial sesuai standar EUDR.
Pendampingan Teknis dan Pembiayaan Terjangkau: Menyediakan fasilitasi pendampingan dan skema pembiayaan yang ramah bagi IKM di berbagai sentra industri mebel dan kerajinan.
Pengembangan Sistem Digital Bersama: Membangun platform ketertelusuran nasional yang terintegrasi dan dapat diakses secara kolektif agar pelaku usaha tidak terbebani biaya pembangunan sistem secara individual.
Penguatan Diplomasi Teknis dengan Uni Eropa: Memastikan otoritas dan buyer di Uni Eropa mengakui dan memanfaatkan sistem legalitas kayu Indonesia sebagai bagian sah dari pembuktian kepatuhan.
Optimalisasi Kerangka Indonesia-EU CEPA: Memperjuangkan fasilitasi perdagangan, alih teknologi, dan dukungan transisi bagi usaha kecil dalam perundingan dan implementasi CEPA.
Sebagai langkah konkret awal, HIMKI mendorong adanya program percontohan (pilot project) di sentra-sentra produksi utama seperti Jepara, Cirebon, dan Solo Raya sebelum sistem ketertelusuran nasional diterapkan secara menyeluruh. HIMKI juga menyatakan kesiapannya menjadi mitra strategis pemerintah dalam memfasilitasi pemetaan kesiapan dan edukasi bagi seluruh anggota di daerah.
"Keberhasilan implementasi EUDR harus diukur bukan hanya dari terpenuhinya dokumen kepatuhan, tetapi juga dari terjaganya akses pasar, kelestarian hutan, serta keberlangsungan lapangan kerja masyarakat. Kami ingin industri mebel dan kerajinan Indonesia naik kelas menjadi pemain global yang berkelanjutan, bukan kehilangan daya saing akibat beban transisi yang tidak proporsional," pungkas Abdul Sobur.























Komentar